Desakan Untuk Bupati Lombok Barat Tinjau Kembali Izin Perumahan Yang Bermasalah
Lombok Barat, Radar Rakyat- Suara keresahan datang dari Dusun Pelepok, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Dimana Warga setempat, terutama para petani geram akibat tersumbatnya saluran irigasi yang diduga disebabkan oleh sisa material pembangunan Perumahan Taman Mandali yang berdiri di sekitar Bundaran Gerung Patung Sapi Gerung.
Akibat tersumbatnya aliran irigasi, ratusan meter lahan pertanian milik petani tergenang air. Tak hanya itu, Tanaman jagung milik petani terendam hingga berpotensi gagal panen.
Kondisi ini menambah penderitaan Bagi petani yang sejak awal musim tanam, sudah mengeluarkan banyak biaya besar untuk membeli benih dan pupuk.
Direktur LSM NTB Corruption Watch Faturrahman meminta Bupati Lombok Barat untuk mengepaluasi izin yang di keluarkan oleh dinas terkait yang melampoi batas maksimal dimana setiap perumahan itu tidak melampui 5 hektar.
"Saya Minta Bupati Lombok Barat agar segera mengevaluasi perizinan Di perumahan Mandali itu," Tegas Faturrahman Lord.
Lebih lanjut Lord mengungkapkan, terkait dengan fail banjir yang dibuat oleh perumahan, di duga tidak memenuhi syarat atas kajian yang di duga di langgar pihak perusahaan.
"Fail Banjir yang dibuat oleh perusaha, kita menduga tidak menuhi atas kajian yang kita duga melanggar aturan," tuturnya.
Tak Hanya itu, Direktur LSM NTB Corruption Watch Faturrahman Lord Juga menyinggung terkait alih fungsi lahan pertanian produktip yang berlebihan. Dimana satu sisi daerah kabupaten Lombok Barat (Lobar) mempersiapkan Swasembada pangan kurang lebih 12 ribu hektar .
"ini perlu dan penting menjadi atensi semua pihak untuk kemudian melakukpan evaluasi sekaligus mencabut izin FPR perumahan mendali yang bertentangan dengan aturan di atasnya," Tegasnya.
Dirinya meminta bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini untuk segera meninjau kembali izin semua perusahan maupun pengembang yang ada di Lombok Barat, mulai segala bentuk perizinan perumahan yang di keluarkan oleh dinas terkait.
"Kami Minta Bupati Lombok Barat, agar tinjau kembali izin perumahan yang di keluarkan oleh dinas terkait," Tutupnya.